REFLEKSI

Web ini berisi berbagai macam tulisan; artikel, refleksi kehidupan, dan bentuk lain; tentang kehidupan, agama, sosial, politik dan gender.
Subscribe
Selamat Datang di Web Pribadiku. Seorang dhoif (lemah) yang mencoba ikut berkontribusi bagi kehidupan. Sekecil apapun semoga Bermanfaat!!!

Strategi Pencitraan Pemerintahan SBY

July 29, 2012 By: admin Category: Refleksi Kehidupan

Strategi Pencitraan Pemerintahan SBY
Oleh
Wajiran, S.S., M.A.

Meskipun sudah agak terlambat menanggapi kebijakan SBY untuk memberi bantuan kepada IMF, penulis perlu sedikit berbagi pandangan tentang hal ini. Hal ini dikarenakan ada sebuah kontradiksi yang sangat mencolok; di saat negera dalam kondisi tidak stabil karena kemiskinan dan stabilitas politik, tetapi dalam kondisi yang awas ini, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan untuk membantu sang “monster” dengan bantuan kurang lebih satu millyar USD. Kenyataan inilah yang kemudian membuat kita bertanya-tanya ada apa dibalik ini semua.
Pencitraan. Kata inilah yang sering dilontarkan para kritikus dan akademisi, melihat kebijakan pemerintahan SBY dalam beberapa kasus. Selain mengenai pinjaman kepada IMF pemerintahan SBY sering membuat kebijakan yang menunjukan sebuah usaha pencitraan. Hal ini mengidikasikan bahwa pemerintahan SBY tidak serius di dalam mengentaskan persoalan bangsa yang semakin lama semakin rumit ini. Usaha pencitraan SBY yang paling konyol adalah kebijakan kompensasi BBM yang disebut dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin. Bantuan ini tidak efektif karena tidak menyelesaikan masalah masyarakat sesungguhnya. Apalagi dari beberapa laporan BLT justru digukana bukan untuk kebutuhan pokok. Banyak masyarakat menggunakan BLT untuk membeli rokok, berjudi, atau dibelikan kebutuhan sekunder lainnya.

Menurut Kwik Kian Gie (2012) mengatakan hutang Indonesia pada tahun 2006 sebesar USD 132,63 trilyun. Sedangkan pada tahun 2011 membengkak USD 221,60 trilyun. Saaat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, pemerintah menerbitkan SUN dalam USD dengan tingkat suku bunga 10,5 %, sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku di AS pada waktu yang sama hanya sebesar 0,2 %. Pada saat Sri Mulyani hijrah ke Bank Dunia Presiden SBY “dipaksa “ menerima hutang dari Bank Dunia sebesar USD 2 milyar.
Kondisi seperti yang disampaikan Kwi Kian Gie ini harusnya menjadi pertimbangan SBY sebagai presiden. Dalam konsisi yang sangat memprihatinkan, pemerintah harus mencari jalan agar keluar dari jeratan hutan yang semakin membengkak itu. Tetapi dengan SBY mengeluarkan kebijakan membantu IMF, itu artinya SBY tidak serius di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah bagaimana agar pemerintahan SBY bisa tegas terhadap kebijakan yang memperhatikan kebutuhan rakyat.
Masih banyak pekerjaan rumah SBY yang belum tuntas di negeri ini. Pelanggaran hukum masih sering terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Kasus-kasus besar yang menjerat orang-orang yang berada di belakangnya (Partai Demokrat), tentu menjadi cermin ketidaktegasan SBY di dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Persoalan intern sendiri tidak terselesaikan secara tuntas, tetapi cenderung bersifat politis, apalagi kepentingan rakyat bangsa ini. Kasus dana BLBI, Bailout Bank Century, kasus suap pemilihan Gubernur Bank Indonesia, mafia pajak, adanya makelar kasus dan mafia peradilan merupakan kasus-kasus yang semuanya mengambang dan tidak jelas alur penyelesainya. (Sasmito, 2012).
Jika kesuksesan SBY diukur dari peningkatan jumlah orang-orang kaya di negeri ini tentu akan sangat naïf. Sebagaimana kita ketahui bahwa peningkatan kesejahteraan selama ini hanya terjadi pada kelas menengah ke atas. Hal ini jelas sudah bisa diprediksi penyebab peningkatan ekonomi rakyat. Dengan kebijakan pemerintah menaikan gaji para pegawai negeri sipil (yang notabene dibiayai dari uang hutangan), tentu tidak bisa dijadikan ukuran kenaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Bagaimana mungkin bangsa ini dikatakan sejahtera, jika rakyat (grassroot) tetap mengalami kemiskinan. Untuk melihat secara jelas adanya kemiskinan itu adalah banyaknya para pengemis, anak jalanan, dan adanya berbagai kejahatan sosial di negeri ini. Kenyataan ini adalah bukti riil bahwa data yang disampaikan oleh BPS adalah sebuah pencitraan belaka.
Dengan melihat berbagai indikasi serta persoalan-persoalan yang tidak tuntas, kita sudah bisa memprediksi bahwa kebijakan SBY memberi bantuan kepada IMF lagi-lagi adalah sebuah pencitraan. Saat kedudukan presiden hanya maksimal dua kali, tentu dengan mengeluarkan kebijakan ini SBY berharap akan diakui dunia dan akan memiliki peran di lembaga dunia lainnya. Inilah kemungkinan yang dapat saja dilakukan oleh SBY. Jika demikian tentu rakyatlah yang lagi-lagi menjadi korban. Rakyat dibodohi dengan berbagai kebijakan yang seolah menguntungkan tetapi sebenarnya membinasakan dengan berbagai kebijakan yang tidak memiliki target yang jelas. Wa Allah A’lam.
Yogyakarta, 28 Juli 2012

Leave a Reply


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

google-site-verification: google125bf4f8221d4ce9.html